Home / News / Banyuwangi Mendukung Raperda Perlindungan TKI

Banyuwangi Mendukung Raperda Perlindungan TKI

MCFMBWI.COM, BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi mendukung segera disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk menangani dan membantu pengelolaan permasalahan TKI. Raperda tersebut telah masuk dalam Prioritas Legislasi Daerah (Prolegda) pada tahun 2016 ini.

”Kami mendukung penuh dan sangat antusias merespons inisiatif dari banyak pihak, mulai dari teman-teman NGO maupun DPRD. Ini untuk kebaikan bersama terkait warga Banyuwangi yang bekerja di luar negeri,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Anas mengakui masih ada sebagian kecil warga Banyuwangi yang merantau ke negeri orang untuk mengadu nasib. Meski perekonomian Banyuwangi tengah bergeliat dalam beberapa tahun terakhir, diakui Anas tetap ada warga yang belum terakomodasi dalam lapangan pekerjaan di tingkat lokal, sehingga terpaksa merantau ke luar negeri.

”Kemiskinan kita menurun. Rasio ketimpangan ataugini ratio Banyuwangi sudah turun dari 0,33 menjadi 0,29. Semakin mendekati angka nol semakin bagus. Angka Banyuwangi sudah lebih baik dibanding rata-rata provinsi Jatim dan nasional. Pendapatan per kapita sudah Rp 33,6 juta per orang per tahun. Tapi memang ada irisan warga yang belum terakomodasi dalam lapangan pekerjaan di tingkat lokal. Ada kesenjangan. Itu jadi pekerjaan rumah bagi kami. Paling tidak, kalau pun merantau ke luar negeri, harus bekerja di sektor formal dan terlindungi dengan baik, sehingga memang diperlukan Perda terkait itu,” ujar Anas.

Anas juga mendapat laporan adanya agen-agen TKI yang melakukan modus kerja sama magang di luar negeri dengan sejumlah SMK di Banyuwangi. Pelajar yang berminat magang itu kemudian langsung bekerja di luar negeri, padahal belum memperoleh ijazah. ”Ada yang nakal. Kami sudah lakukan dua jalur. Dari sisi agen TKI-nya ada investigasi. Dari sisi sekolahnya kami stop model kerja sama magang seperti itu,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyatakan, Raperda tersebut mendorong semua proses terkait pemberangakatan TKI harus dilakukan di Banyuwangi. “Nantinya, di perda tersebut, proses check up kesehatan, proses perizinan, pembuatan paspor semua bisa dilakukan di Banyuwangi. Sehingga dengan demikian, pemerintah daerah bisa mengawasinya secara langsung. PJTKI tidak bisa lagi main-main atau bahkan menipu TKI. Dan situasinya mendukung, karena kelengkapan instrumen tersebut sudah ada semuanya di Banyuwangi,” tegas Anis saat bertemu langsung dengan Bupati Anas di Festival Kali Bersih beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM akan mulai meresmikan Unit Layanan Paspor di Banyuwangi mulai Mei 2016. Adapun RSUD Blambangan Banyuwangi telah mendapat SK resmi dari Menteri Kesehatan pada Agustus 2015 lalu untuk melayani calon TKI dari empat kabupaten, yaitu Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo. Layanan pemeriksaan ini meliputi fisik, kejiwaan, laboratorium, dan radiologi. Ada lima dokter yang selalu siaga di layanan ini meliputi dokter spesialis penyakit dalam, dokter jiwa, psikologi, dan dua dokter umum.

Anis menambahkan, dalam raperda tersebut juga telah dilengkapi dengan peraturan pendidikan sebelum keberangkatan dan kemandirian pasca-kepulangan. “Kami ingin mendorong kemandirian ekonomi pasca kepulangannya,” papar Anis.

Terkait dengan infrastruktur pelaksana dari pelaksanaan Raperda tersebut, Anas menyatakan kesiapan Pemkab Banyuwangi. “Banyuwangi telah siap untuk melaksanakan semua proses administratif tersebut,” kata Anas.

Anas menambahkan, untuk mendukung pelaksanaan Desa Peduli Buruh Migran, Pemkab Banyuwangi juga disinergikan dengan program Smart Kampung yang sedang dikembangkan Banyuwangi. Smart Kampung yang pada dasarnya adalah mengefektifkan layanan berbasis desa selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan dari Desa Peduli Buruh Migran tersebut.

”Smart Kampung nantinya akan kita sinergikan dengan pelayanan terhadap buruh migran yang memang kebanyakan berasal dari desa-desa,” papar Bupati Anas.

Anis Hidayah menambahkan, di desa perlu ada pusat layanan terpadu TKI yang melakukan pemberdayaan, penanganan kasus, hingga pengumpulan informasi. ”Misalnya soal pengumpulan informasi, harus mulai dari pra pemberangkatan, penempatan hingga kepulangan,” papar Anis

About MC FM

Check Also

Bulan Ini, Pabrik Kereta Api Terbesar Se-Indonesia Bakal Dibangun di Banyuwangi

MCFMBWI.COM, BANYUWANGI – Pembangunan industri kereta api terintegrasi berorientasi ekspor di Kabupaten Banyuwangi bakal dimulai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *