Kantor Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro Banyuwangi
Home / News / Inilah Desa Dengan Sistem Adminastrasi Kependudukan Terintegrasi Di Banyuwangi

Inilah Desa Dengan Sistem Adminastrasi Kependudukan Terintegrasi Di Banyuwangi

Kantor Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro Banyuwangi
Kantor Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro Banyuwangi

MCFMBWI.COM, BANYUWANGI – Selama ini masyarakat sering beranggapan pelayanan di desa itu kalah maju dengan kota, tapi hal ini berbeda dengan  Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro Banyuwangi. Karena, desa ini memiliki sistem administrasi kependudukan yang sangat terintegrasi dan selalu menyajikan data terbaru. Bahkan, warga desanya bisa mengurus surat kependudukan hanya dengan mengirim pesan atau SMS.

Kepala Desa Ketapang, Slamet Kasihono mengatakan, baginya menyelenggarakan pelayanan publik yang prima merupakan tugas utama dari pemerintahan desa. Dia menambahkan, hal tersebut hanya bisa dilakukan jika data administrasi kependudukan desa valid, serta didukung sistem kependudukan yang terintegrasi.

Slamet lalu menuturkan penduduk desanya mencapai 20.500 jiwa. Setiap harinya banyak warga yang mengurus dokumen kependudukan, yang kalau semua dikerjakan secara manual, menurut dia sangat berat.

“Ini dulu bikin saya stress, karena setiap data warga masuk, kita harus ngecek data satu-satu. Membuang waktu sekali,” ujar dia saat ditemui di kantor desanya beberapa waktu lalu.

Slamet pun lalu memutar otak untuk mengatasi masalah ini. Waktu itu, di pikiran saya yang terlintas kalu ini hanya bisa diselesaikan lewat teknologi informasi. “Lalu muncul tekad, saya harus punya satu sistem untuk mempermudah dan percepat layanan publik ini,” tekadnya saat itu.

Sasaran awal Slamet kala itu adalah validasi data administrasi penduduk. Mengapa validasi data? Data administrasi penduduk yang tersusun rapi, menurut Slamet adalah ruh bagi administrasi kependudukan. Karena itu, dia pun berupaya agar desa memiliki semua data warga secara tepat dan lengkap.

Tidak ingin setengah-setengah dalam melangkah, Slamet pun mulai browsing bagaimana membuat sistem data kependudukan yang bagus. Dia pun mencari orang yang bisa menerjemahkan keinginannya.

“Sejak 2015, saya mulai menyusun sistem ini bersama konsultan saya yang saya kenal dari browsing internet. Kita terus mencoba selama satu tahun, trial dan error lah sampai penyempurnaan semacam ini,” kata Slamet.

Hasilnya, Desa Ketapang pun kini memiliki server mandiri dan aplikasi data kependudukan yang diberi nama Sistem Manajemen Desa (SIMADE). Dengan aplikasi ini semua data warga tersedia, terkategorisasi dengan rapi, yang kemudian membuat proses pelayanan dokumen warga juga berjalan dengan cepat.

“Semua data warga tersimpan rapi dalam sistem ini. Mulai jumlah penduduk secara umum, maupun jumlah berdasar golongan seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, hingga status pernikahan, semuanya tercatat lengkap,” ujarnya.

Selain data-data primer penduduk tersebut, aplikasi SIMADe juga memuat berbagai data-data penduduk lainnya seperti jumlah penduduk yang masuk kriteria sebagai pemilih, jumlah penduduk berdasar status ekonomi, sampai data wajib pajak lengkap dengan besaran pajak per kepala keluarga juga tersedia.

“Kami membuat semua data ini agar memudahkan dalam pendataan maupun intervensi program. Semua data penduduk kami dapat dari Dinas Kependudukan daerah tapi kami validasi ulang agar sesuai dengan data di lapangan. Saat pertama kali memang agar repot tapi sekarang sistem ini memudahkan staf dalam bekerja,” beber Slamet.

Yang membuat hebat aplikasi yang dibuat tingkat desa ini, SIMADe juga terintegrasi dengan sistem layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, surat ijin menikah, keterangan domisili, surat keterangan pindah, SKCK dan masih banyak lainnya. Warga yang akan mengurus, cukup menyerahkan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) maka akan segera tercetak.

“Sebagai contoh, saat warga hendak mengurus SKCK, petugas cukup mengisi NIK dan nama pemohon di form elektronik, maka otomatis lembar dokumen akan langsung terisi dengan berbagai data primer penduduk lainnya seperti usia, agama, pekerjaan, alamat dan sebagainya. Pemohon juga tidak perlu ke  Kecamatan karena SIMADe sudah terintegrasi dengan kecamatan. Tidak sampai 2 menit form telah lengkap dan SKCK  siap dicetak,” terang Slamet.

Lebih canggihnya lagi, aplikasi ini melakukan update otomatis terhadap pengurangan atau pertambahan jumlah penduduk. Misalnya, bila desa mengeluarkan surat kelahiran, maka jumlah penduduk di sistem akan bertambah secara otomatis. Sebaliknya jika Kantor desa mengeluarkan surat kematian maka jumlah penduduk akan berkurang.

“Bukan itu saja, data yang kami miliki hingga ke tingkat RT. Sistem ini cukup detail, tahu kondisi penduduk mulai dari jumlah, agamanya apa saja, ada berapa KK, hingga statusnya sampai tingkat RT. Akhirnya, memudahkan kami memantau penduduk yang masuk dan keluar desa. Meski begitu kami setiap tahun tetap melakukan validasi data dengan terjun ke lapangan secara berkala untuk menjaga kevalidan data kami,” katanya.

Pelayanan prima yang dilakukan Desa Ketapang belum berhenti sampai disini. Warga bisa memanfaatkan layanan melalui sms centre yang dibuka desa. Misalnya warga yang memperpanjang KTP, tinggal mengirimkan nama   dan NIK ke SMS centre, kantor desa akan segera memproses. Saat sudah selesai, warga akan dihubungi untuk mengambil KTP sambil menyerahkan berkas yang disyaratkan.

“Keluhan dan aspirasi warga juga kami tampung. Kami membuka diri lewat media sosial, mulai dari akun facebook, twitter, juga nomer whatsapp. Sudah tidak jamannya keluhan lewat surat. Kami pun siap menjawab dan kasih solusi atas aspirasi  warga,” terang Slamet.

Ke depan, Slamet masih memiliki berbagai program inovasi layanan bagi warganya. Salah satunya adalah layanan kependudukan yang dilakukan sendiri oleh warga, semacam self service. Dimana desa menyediakan komputer, warga tinggal memilih layanan apa yang diperlukan kemudian mengisi data sampai mencetak dokumen sendiri.

“Ini sedang kami matangkan rencananya. Segera terealisasi, data yang kita punya sudah valid kok. Bisa mengefisienkan pelayanan, sekaligus kami juga ingin melatih warga agar melek teknologi,” pungkasnya.

Selain memiliki sistem administrasi kependudukan, Des ketapang ini juga memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang mengelola 9 jenis usaha yang mampu menghasilkan pendapatan bagi desa Rp 14 juta per bulan.

About MC FM

Check Also

Erupsi Gunung Agung Bali, Bandara Banyuwangi Masih Beroperasi

MCFMBWI.COM, BANYUWANGI – Erupsi dari letusan Gunung Agung Bali berdampak ditutupnya Bandara Ngurah Rai, Bali. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *